Derajat Kesehatan Masyarakat Harus Ditingkatkan

0
383

GERMAS : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat meninjau stand Germas usai membuka Pertemuan Sinergitas Program Pusat dan Daerah tentang Penggunaan DAK Non Fisik atau BOK Pelaksanaan PIS-PK Tahun 2018, Selasa (9/10).

TARAKAN – Derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) harus dapat terus meningkat. Peningkatan itu diwujudkan dalam berbagai indikator yang menjadi alat ukur derajat kesehatan. Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat membuka Pertemuan Sinergitas Program Pusat dan Daerah Tentang Penggunaan DAK Non Fisik atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pelaksanaan Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Kayan Multifunction Hall Hotel Tarakan Plaza, Selasa (9/10). Kegiatan ini hasil kerja sama Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kaltara, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Gubernur berharap lewat kegiatan ini, sinkronisasi, koordinasi dan evaluasi atas penggunaan DAK Non Fisik atau BOK tahun ini dapat dilakukan dengan cermat dan tepat. “Outputnya adalah tersusunnya dokumen evaluasi dan tindaklanjut dari pertemuan ini. Saya berharap dalam 3 hari kedepan dokumen itu sudah dapat disusun. Saya perintahkan kepala Dinkes Kaltara (Usman) dan jajarannya untuk merealisasikannya, dan menyerahkan laporan tertulis beserta dokumen dimaksud kepada Gubernur,” tutur Irianto.

Yang lebih penting, lewat realisasi DAK Non Fisik itu maka derajat kesehatan masyarakat Kaltara dapat semakin meningkat. “Kesehatan adalah hal penting, dan indikator keberhasilan utama pembangunan. Ini sesuai Nawa Cita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dan wakilnya, HM Jusuf Kalla. Utamanya, Nawa Cita ke-5 yakni meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dimana untuk mewujudkannya, harus dilakukan upaya peningkatan pada bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Ini juga menjadi standar PBB untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu negara atau bangsa,” jelas Gubernur.

Dari itu, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, adalah kewajiban seluruh jajaran elemen pemerintahan. “Derajat kesehatan dengan tiap indikatornya, datanya harus diketahui di setiap daerah. Seperti, jumlah tempat tidur di RS dibanding masyarakat, jumlah dokter dibandingkan dengan jumlah potensi pasien, dan lainnya. Yang terjadi saat ini, data yang disajikan tak valid sehingga saat dianggarkan kegiatannya malah menjadi masalah,” kata Irianto.

Belajar dari hal itu, Gubernur mengharapkan bantuan dana untuk kesehatan, seperti DAK Non Fisik atau BOK dapat dimaksimalkan. Namun yang terjadi, berdasarkan data Dinkes Kaltara realisasi DAK Non Fisik atau BOK tahun 2018 di Kaltara masih minim. Dari evaluasinya, BOK untuk Kaltara sekitar Rp 38,4 miliar untuk tahun ini. Sementara realisasi per kabupaten dan kota, untuk Kabupaten Bulungan hingga Oktober 2018, baru terealisasi 12,7 persen dari pagu Rp 8,4 miliar. Lalu, Malinau realisasinya 19,3 persen dari pagu Rp 11,05 miliar; Nunukan realisasi 20,6 persen dari pagu Rp 10,8 miliar; Tarakan realisasi 17,8 persen dari pagu Rp 4,8 miliar; dan Tana Tidung realisasi 11,7 persen dari pagu Rp 3,18 miliar. “Jadi, rata-rata untuk Kaltara realisasinya 17 persen atau baru termanfaatkan sebesar Rp 6,68 miliar. Saya ingatkan, evaluasi ini adalah indikator kinerja aparatur yang berkaitan di bidang kesehatan, dan yang bertanggungjawab atas semua ini adalah kepala dinasnya masing-masing, lebih tinggi lagi adalah kepala daerahnya. Seharusnya realisasi itu, hingga Oktober ini sudah mencapai 50 persen. Mari kita introspeksi, dan malu juga kepada Allah SWT atas kinerja yang kurang baik ini,” urai Gubernur menutup.(humas//kk).

DAK Non Fisik (BOK) Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2018.

1. Bulungan
– Pagu : Rp 8.442.258.000
– Realisasi : Rp 1.075.625.680 (12,7 persen)

2. Malinau
– Pagu : Rp 11.055.634.000
– Realisasi : 2.135.948.488 (19,3 persen)

3. Nunukan
– Pagu : Rp 10.862.190.000
– Realisasi : Rp 2.237.947.050 (20,6 persen)

4. Tarakan
– Pagu : Rp 4.843.586.000
– Realisasi : Rp 863.065.938 (17,8 persen)

5. KTT
– Pagu : Rp 3.182.735.000
– Realisasi : Rp 371.688.000 (11,7 persen)

KALTARA
– Pagu : Rp 38.386.403.000
– Realisasi : Rp 6.684.275.156 (17 persen)

Sumber : Laporan Triwulan III DAK Non Fisik dari Dinkes Kaltara, 2018