Jadi Perhatian Khusus, Maraknya Human Trafficking di Perbatasan

0
91
Menteri PPPA RI Yohana Yembise Saat Meninjau Puskesmas Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara (17/09)

TANJUNG SELOR – Maraknya kasus human trafficking atau perdagangan manusia di beberapa daerah menjadi perhatian khusus oleh pihak Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( PP&PA ) RI, salah satunya di wilayah perbatasan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan termasuk wilayah yang memiliki kasus human trafficking terbesar di Indonesia.

Disampaikan langsung oleh Menteri PP&PA RI, Yohana Yembise dalam kunjungan kerjanya ke Kaltara, Senin, (17/09/2018), dalam waktu dekat pihaknya akan segara melakukan kunjungan khusus untuk mendata korban kasus human trafficking, dimana kebanyakan korban dari kasus ini sebagian besar adalah perempuan – perempuan indonesia, maka dari itu pihaknya akan menerjunkan langsung staf atau deputinya ke perbatasan untuk menangani permasalahan ini, “Mereka adalah tanggung jawab kita, mereka juga mempunyai hak – hak yang juga harus dipenuhi sesuai dengan amanah undang – undang, maka dari itu, pelatihan, bimbingan usaha untuk mewujudkan hak dan kesejahteraannya terpenuhi akan terus kami lakukan dengan berkoordinasi melalui kementrian terkait lainnya”, kata Yohana di sela – sela kunjungannya.

Untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kasus human trafficking di bangsa yang kita cintai ini perlu dukungan dari semua pihak, apabila ada temuan dan informasi terkait mafia maupun pelaku perdagangan manusia, masyarakat segera melaporkan ke pihak berwajib agar di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, ” Kita semua harus konsen untuk melindungi perempuan yang melahirkan generasi penerus bangsa, termasuk aset bangsa yaitu anak – anak yang harus kita lindungi haknya”, ungkapnya.

Selain human trefficking, terkait dengan hak – hak anak yang berada di wilayah perbatasan juga menjadi konsen kementrian yang di nahkodai Yohana ini. Setiap warga negara memiliki hak akan kesejahteraan, tak terkecuali anak – anak. Mereka memiliki hak yang lebih banyak dari pada kewajibannya, hal ini merupakan konsekuensi statusnya yang mengharuskan semua pihak untuk memberikan perhatian khusus baik terhadap pendidikan, kesehatan, kebebasan berkreasi hingga perkembangan emosi dan intelegasinya, ” Kami akan segera tugaskan melalui Deputi dan staf kementrian untuk mempelajari situasi dan kondisi di perbatasan, yang jelas hak – hak anak harus dipenuhi, mereka harus belajar, berkreasi, bermain, termasuk spesial proteksi juga harus mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak, karena mereka adalah aset bangsa”, ulasnya. (kk)