Dukung APPSI Perjuangkan Kepentingan Daerah

0
202

WORKSHOP APPSI : Sekprov Kaltara H Badrun berfoto bersama Asisten Pemerintahan Provinsi Jatim Suprianto. Jatim menjadi Tuan Rumah kegiatan APPSI 2017 yang berlangsung di Hotel Shangrila Surabaya, Selasa (21/11).

SURABAYA – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) H Badrun didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara Sanusi menghadiri Workshop Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pada Selasa (21/11) di Hotel Shangrila Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

Acara gelaran organisasi yang dipimpin H Syahrul Yasin Limpo-Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) ini, dilaksanakan hingga 23 November dengan tema ‘Optimalisasi Kerjasama Perdagangan Antar Daerah’. “Jadi APPSI ini merupakan organisasi kerjasama dan hubungan kemitraan yang dibentuk untuk menghubungkan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka memperjuangkan kepentingan daerah,” ujar H Badrun.

Diharapkan melalui workshop ini, dapat terjadi penjajakan pengembangan hubungan kerjasama antar daerah dalam pemanfaatan komoditas unggulan masing-masing daerah. H Badrun juga menjelaskan, kehadiran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam acara ini tentu saja merupakan dukungan terhadap program-program kerjasama pemanfaatan produk unggulan daerah tersebut.

“Pertemuan ini memang dirancang untuk memudahkan Pemprov membangun relasi antar provinsi di Indonesia. Sehingga jika Pemprov Kaltara secara khusus, ingin menjalin kerjasama dengan provinsi lain dalam bidang tertentu, akan lebih mudah dan lebih cepat,” urainya.

Manifestasinya menurut H Badrun, jika terjadi lobi-lobi yang menguntungkan, yang tentunya akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. “Karena disini, sifat kerjasamanya untuk saling menolong antar provinsi yang membutuhkan. Sehingga secara tidak langsung, kerjasama-kerjasama yang terjalin akan memperbaiki kondisi daerah tersebut,” ucap H Badrun.

Turut hadir dalam acara tersebut perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), gubernur dari seluruh Indonesia beserta para asisten bidang pemerintah, asisten bidang perekonomian, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani urusan perdagangan, pertanian, perkebunan dan perikanan, pendidikan, Dewan Pakar APPSI serta para pelaku usaha antar provinsi di Jatim.(kk//humas)