Warga Hentikan Proyek Drainase Bandara Tanjung Harapan

0
2102

TANJUN SELOR – Seorang warga nekat hentikan pengerjaan proyek drainase di kawasan Bandara Tanjung Harapan Tanjung Selor lantaran pelaksanaan proyek ini tidak ada ijin dan pemberitauan lebih dulu kepada pemilik lahan.

I Made Wahyu Rahadia (38), mengaku, ia sengaja menghentikan kegiatan proyek drainase ini karena tidak ada pemberitahuan maupun ijin kepadanya, sedangkan kegiatan proyek ini berada di atas lahan miliknya, seketika pengerjaan proyek drainase dihentikan oleh pekerja yang berada dilokasi. “Prinsipnya saya mendukung pembangunan bandara, namun yang kami sayangkan tidak ada pemberitauan bahkan ijin baik dari pemerintah maupun pelaksana terkait pembangunan drainase yang berada di atas lahan saya, ada informasi belum lama ini ada rapat namun tidak ad undangan juga untuk saya”, tuturnya.

Masih kata Made, lahan dengan luasan 28X39 meter persegi yang berada di dalam bandara ini berasal dari (Alm) Yohanes Adjan yang sudah dibelinya sejak tahun 2011 lalu. Saat ini status lahan ini sudah menjadi haknya sesuai dengan surat segel yang sudah di tanda tangani kelurahan dan kecamatan.” Saya berharap kepada kontraktor maupun pihak bandara untuk menghentikan lebih dulu pengerjaan proyek ini  sampai ada kepastian dan kejelasan terkait ganti rugi lahan yang sudah dijanjikan”, ungkapnya.

Yuyu Rivan Teknisi Elektronika Bandara Tanjung Harapan yang sekaligus selaku PPK kegiatan proyek drainase mengatakan, sebelum adanya somasi yang dilakuakan salah satu warga terkait pengerjaan drainase belum lama ini, pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan melakukan rapat koordinasi baik dengan Kelurahan, Kecamatan, Dinas Perhubungan dan Bapeda Kabupaten Bulungan terkait masalah lahan milik warga yang berada di dalam bandara, jelasnya.

Dan hasilnya, sesuai berita acara rapat yang dilakukan, Dinas Perhubungan dan Kelurahan Tanjung Selor akan melakukan identifikasi surat – surat lahan milik warga yang berada di dalam bandara, selanjutnya akan dikoordinasikan dengan pihak BPN Tanjung Selor untuk  dilakukan pengukuran dan pemasangan patok batas. Setelah semua surat lahan milik warga sudah diverifikasi adminitrasi kepemilikan lahannya dan dinyatakan sah sesuai aturan , Dinas Perhubungan Bulungan sesuai rencananya akan merealisasikan ganti rugi tanah warga di tahun 2018 nanti. Adapun yang lebih penting dari hasil rapat yang dilakukan dengan beberapa pemilik lahan dan dinas terkait yaitu pemilik lahan tidak keberatan terkait kegiatan pembangunan di area bandara, ulasnya.
 
” Terkait masalah ganti rugi lahan itu menjadi kewenangan Pemkab Bulungan, kalau dari otoritas bandara tidak ada kewenangan sama sekali. Kami hanya berharap masalah ini bisa segera selesai, pasalnya kalau sampai pembangunan drainase ini terhambat pasti akan berdampak pada operasional bandara, apalagi kalau hujan, landasan pacu pasti digenangi air”, imbunya saat ditemui kaltarakita diruang kerjanya.( kk)