Dalam Waktu Dekat Usulan 5 DOB Di Bahas Di Senayan

0
266

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh perwakilan Kaltara yang duduk di Senayan dalam memperjuangkan usulan beberapa Daerah Otonomi Baru (DOB) yang ada di Provinsi ke 34 ini.

“Kami apresiasi atas upaya dan terus mendorong Komisi II DPR RI untuk terus bersuara di Senayan serta mendesak agar Pemerintah Pusat segera membuka kran moratorium pembentukan DOB, khususnya di daerah pedalaman dan perbatasan,” ujar Ketua DPRD Kaltara, Marten Sablon kepada wartawan.
Usulan DOB di perbatasan dianggap tidak semata-mata hanya berorientasi pada percepatan pembangunan daerah saja. Namun, jauh lebih penting adalah bagaimana usaha untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di mata negara tetangga. 

“Hal ini penting guna menjaga NKRI, memperpendek jangkauan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan pemerataan pembangunan,” katanya.

Politisi Partai Demokrat ini menerangkan, hasil dua kali kunjungan Mendagri, Tjahjo Kumolo ke Kaltara dapat disimpulkan respon yang disampaikan oleh Mendagri sangatlah positif. Oleh karenanya, Marten optimistis usulan-usulan yang sudah disampaikan akan segera mendapatkan lampu hijau.

“Mendagri sempat menyambangi wilayah calon Kabupaten Apau Kayan dan baru-baru ini ke calon Kabupaten Krayan. Beliau telah melihat langsung kondisi geografisnya yang sangat jauh dari ibu kota kabupaten, dimana kedua daerah ini hanya bisa dijangkau melalui pesawat terbang. Belum ada jalan darat sehingga menggugah hati Pak Menteri untuk siap berjuang pembentukan DOB di daearah tersebut,” ungkapnya. 

Lanjut, Marten berharap, lima usulan DOB yang sudah disampaikan kepada Mendagri secepatnya dapat segera disetujui. Hal itu agar Kaltara sebagai provinsi baru yang secara geografis merupakan wilayah perbatasan bisa melakukan akselerasi dalam pengembangan serta pembangunan daerah.

“Kita berharap agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada Kaltara atas usulan pembentukan DOB Kota Sebatik, Kabudaya, Apau Kayan, Krayan dan Kota Tanjung Selor,” tuturnya. 

Selain terus melakukan lobi melalui jalur legislatif. Peran eksekutif, khususnya Pemprov Kaltara, pun disebut intens melakukan komunikasi ke pusat. Komunikasi yang dilakukan juga tidak hanya melibatkan unsur yang ada pada tataran pemerintahan saja, namun melibatkan semua elemen penting yang ada. 

“Untuk memperjuangkan pembentukan DOB yang ada di Kaltara tersebut gubernur telah mengundang para ketua dan anggota-anggota presidium, tokoh-tokoh masyarakat, kepala adat, serta instansi terkait untuk ikut serta audiensi dengan Ketua DPD RI, Ketua dan Anggota Komite I DPD RI di Gedung Senayan Jakarta, yang telah dijadwalkan tanggal 19 September 2017,” pungkasnya.