Kuliah Umum Irianto Lambrie di Depan Calon Master dan Doktor Ekonomi Unmul Samarinda (2)

0
108

ALUMNI UNMUL : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie berfoto bersama Warek I Unmul Samarinda Prof Dr Mustofa Agung Sardjono dan jajaran Dekanat FEB Unmul Samarinda, Sabtu (19/8).

Pangkas Belanja Pegawai, untuk Bantu Rehab Rumah Warga Miskin. Perhatian besar Pemerintah Pusat, yang didukung dengan anggaran daerah melecut percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Tujuan akhirnya, mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kaltara. Utamanya di wilayah pinggiran dan perbatasan. 

ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara, disebutkan Gubernur pada tahun ini mencapai Rp 3 triliun. Meski secara nominal besar, Gubernur tetap menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara tepat dan akuntabel. Pemanfaatannya pun harus benar-benar untuk kegiatan produktif, dan sesuai aturan yang berlaku. Baik, penganggaran untuk pembangunan infrastruktur fisik dan lainnya.


Kaltara memiliki perencanaan pembangunan yang jelas. Jadi, pengelolaan anggarannya pun harus tepat kelola, jangan sampai salah penganggaran, kata Irianto saat memberikan kuliah umum di depan puluhan mahasiswa baru pasca sarjana (S2) dan doktoral (S3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda beberapa waktu lalu.

Melalui APBD Kaltara tersebut, lanjutnya, secara garis besar difokuskan untuk pembangunan bidang energi dan infrastruktur. Namun, dengan tetap tak mengabaikan kesejahteraan masyarakat, serta upaya pengentasan kemiskinan.

Pada 2017, saya mengarahkan pemangkasan anggaran belanja pegawai. Hasil pemangkasan itu digunakan untuk membangun rumah orang yang kurang mampu. Ini untuk membangun kepercayaan diri mereka, dalam menata hidupnya kedepan, kata Gubernur.

Dalam upaya mensejahterakan masyarakat di Kaltara, Gubernur juga tak henti-hentinya melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Hasilnya sangat menggembirakan, karena perhatian Pemerintah Pusat ke Kaltara semakin besar dan nyata.
 

Pada 2018, secara terintegrasi dan telah dilegalkan melalui SK (Surat Keputusan) Kepala BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan), untuk pembangunan perbatasan dan pinggiran Kaltara, sejumlah kementerian akan menggucurkan anggarannya. Nilai totalnya sekitar Rp 3,1 triliun. Ini diluar anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk penyelesaian beberapa bandar udara (Bandara) di Kaltara oleh Kementerian Perhubungan, papar Irianto.

Disebutkan, kegiatan pembangunan dan pengembangan yang akan didanai pusat, di antaranya di bidang transportasi. Seperti, pengembangan bandara perintis di wilayah perbatasan, pengembangan dermaga speedboat di Tarakan, rencana pengembangan Bandara Intramoda (integrasi bandara dan dermaga speedboat) untuk Bandara Internasional Juwata Tarakan, dan lainnya.

“Akses transportasi darat pun mendapat perhatian, jalan di perbatasan maupun antar provinsi sudah ditingkatkan. Meski ada beberapa akses yang masih tanah. Jalan Lingkas Pulau Sebatik juga sudah selesai, menyusul Jalan Lingkar Pulau Tarakan, jelasnya. (bersambung)